Definisi masalah
Pulau Jawa dan Sumatra merupakan pilar utama perekonomian nasional. Proyek ini mengevaluasi secara komprehensif seluruh 8 dimensi indikator pada data riil BPS guna memetakan faktor dominan pemicu kemiskinan menggunakan pendekatan Regional Profiling dan Standardized Feature Importance untuk mendukung Evidence-Based Policy.
Q1 โ Validasi daya beli
Apakah Pengeluaran per Kapita secara signifikan menjadi penentu linear utama tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan Sumatra?
Q2 โ Faktor dominan
Faktor manakah yang menjadi penentu utama dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah (Jawa dan Sumatra)?
Pengumpulan & inspeksi data
>_ VISUALISASI PETA: SEBARAN KEMISKINAN (Saiz radius menandakan besaran peratusan penduduk miskin)
Exploratory data analysis
>_ GRAFIK 1: BOXPLOT DISPARITAS KEMISKINAN
Secara keseluruhan, meskipun Pulau Jawa dan Sumatra memiliki tingkat median kemiskinan yang relatif sama, Sumatra menunjukkan disparitas atau ketimpangan kemiskinan yang lebih tinggi dengan adanya beberapa wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin sangat ekstrem dibandingkan dengan wilayah di Pulau Jawa.
>_ GRAFIK 2: HEATMAP KORELASI PEARSON (BAR CHART)
Variabel Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp) memiliki koefisien korelasi negatif terkuat terhadap Penduduk Miskin (%). Ini menunjukkan adanya hubungan linier terbalik yang solid โ semakin tinggi kapasitas daya beli pengeluaran masyarakat, tingkat kemiskinan dipastikan turun.
Pemodelan statistik & hasil
๐ Korelasi Pearson (Q1 โ validasi daya beli)
๐ Regresi linear berganda (Q2 โ faktor dominan)
Interpretasi akhir & kesimpulan strategis
Evidence-based policy recommendations untuk Jawa dan Sumatra.
Grafik 3 โ Komparasi Faktor Penentu Kemiskinan: Jawa vs Sumatra
(Evidence-Based Policy Perencanaan Wilayah)
[ PULAU JAWA ] Kekuatan Indikator (Rยฒ = 0.579)
[ PULAU SUMATRA ] Kekuatan Indikator (Rยฒ = 0.355)
Rekomendasi kebijakan berbasis bukti
Analisis menunjukkan perbedaan karakteristik sosio-ekonomi yang nyata antara Jawa dan Sumatra.
- 1. Pulau Jawa: Mengingat kualitas SDM menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan, pemerintah harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di sektor industri dan jasa yang padat kompetisi, sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan melalui peningkatan produktivitas diri.
- 2. Pulau Sumatera: Mengingat daya beli dan kesehatan fisik masyarakat adalah faktor yang paling menentukan, pemerintah harus berfokus pada penguatan stabilitas ekonomi rumah tangga dan peningkatan akses kesehatan dasar. Kebijakan diarahkan untuk menjaga daya beli melalui stimulus ekonomi atau modal usaha kecil, serta memastikan fasilitas kesehatan tersedia luas agar masyarakat tetap sehat dan produktif dalam menggerakkan ekonomi berbasis komoditas dan sumber daya alam.
Terima Kasih
Proyek analisis data statistik ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah terkait. Semoga visualisasi dan interpretasi ini memberikan wawasan yang mendalam serta bermanfaat bagi penelitian dan perumusan kebijakan ekonomi wilayah ke depannya.
โฆ klik area konten ini untuk mengganti palet warna background abstrak